Januari 2026 Ketika pemerintah terus menggaungkan pentingnya akurasi data kesejahteraan, istilah desil menjadi kata yang paling sering terdengar. Namun bagi banyak warga, desil bukan sekadar istilah teknis—ia adalah penentu apakah sebuah keluarga bisa mendapatkan bantuan atau justru terlewat dalam sistem.
Secara konsep, desil adalah pembagian penduduk dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling miskin (Desil 1) hingga yang paling sejahtera (Desil 10). Di atas kertas, pembagian ini tampak rapi dan adil. Desil 1–4 dikelompokkan sebagai warga miskin dan rentan yang layak menerima bantuan, sementara Desil 5–10 dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Masalahnya, akurasi data desil sering kali tidak seindah teori. Banyak warga yang seharusnya masuk desil rendah justru terdata di kategori menengah, dan sebaliknya. Akibatnya, kebijakan yang dimaksudkan sebagai alat keadilan sosial berubah menjadi sumber kekecewaan di lapangan.
Sistem desil sebenarnya adalah alat penting untuk memetakan kesejahteraan. Namun selama proses pendataan tidak transparan, tidak akurat, dan tidak melibatkan masyarakat, maka angka-angka itu hanya akan menjadi label yang menentukan nasib orang tanpa benar-benar mencerminkan kenyataan hidup mereka.
Pada akhirnya, memahami desil bukan hanya soal angka, tetapi soal keadilan. Pemerintah perlu menjadikan desil sebagai alat evaluasi yang hidup—bukan sekadar data statis—agar kebijakan benar-benar berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan.
Redaksi : SINARPIN DN TINRI
＼ Get the latest news ／
