Kepsek SMPN 2 Makassar: Kami Bantu Orang Tua, Bukan Membebaniu
Makassar, Sangrajawalinews – 25 Juli 2025 Menanggapi beredarnya informasi terkait pengumpulan dana seragam siswa baru, Kepala SMP Negeri 2 Makassar, Hj. Andi Muliati, S.Pd., M.Pd., menyampaikan klarifikasi bahwa dana yang masuk ke sekolah bukan merupakan pungutan wajib, melainkan titipan sukarela dari para orang tua siswa yang ingin segera melengkapi perlengkapan sekolah anak-anak mereka.
“Kami tidak pernah mewajibkan atau menawarkan pembelian seragam. Justru orang tua yang lebih dulu datang, menitipkan dana karena ingin cepat menyelesaikan urusan kebutuhan sekolah anaknya,” ujar Hj. Andi Muliati dalam keterangannya.
Ia menambahkan, jenis perlengkapan yang dimaksud mencakup seragam olahraga, batik, topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, dan tas resmi SMPN 2 Makassar. Semua itu tidak dijual oleh sekolah, melainkan disediakan oleh konveksi yang sudah lama bekerja sama langsung dengan orang tua siswa.
“Sekolah hanya memfasilitasi, bukan sebagai pihak penjual. Kami menghubungkan orang tua dengan pihak penyedia, supaya prosesnya lebih mudah dan seragamnya seragam,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seragam putih biru yang merupakan tanggungan dari pemerintah tidak pernah dipungut biaya apa pun. “Seragam itu bantuan, dan kami tegaskan sejak awal bahwa orang tua tidak perlu membelinya,” imbuhnya.
Menurut Hj. Andi Muliati, sistem titipan seperti ini telah berlangsung dari tahun ke tahun, mengingat banyak orang tua siswa yang sebelumnya juga memiliki anak di sekolah yang sama dan sudah terbiasa dengan mekanisme tersebut.
Namun, setelah adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Makassar yang melarang pengumpulan dana dalam bentuk apa pun, pihak sekolah langsung menghentikan layanan titipan dana seragam.
“Dana yang sudah masuk masih utuh dan belum digunakan. Kami sedang menghubungi para orang tua untuk proses pengembalian secara penuh,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak sekolah juga telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung mulai dari nota, bukti penerimaan, hingga rekaman komunikasi yang memperlihatkan tidak adanya unsur paksaan dalam proses tersebut.
“Kami sepenuhnya memahami kekhawatiran masyarakat. Kami hanya ingin membantu orang tua, bukan membebani. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dan berpegang pada arahan resmi dari dinas pendidikan,” tutupnya.
(Red)
＼ Get the latest news ／
