SANGRAJAWALINEWS.MY.ID | OKI—Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, bersama Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar Apel Besar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu, 22 April 2026.
Kegiatan ini dirangkai dengan Apel Sabuk Kamtibmas dan Bhabinkamtibmas sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor.

Sebanyak 1.051 personel diterjunkan dalam apel tersebut. Mereka berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. Hasil pengecekan menunjukkan seluruh peralatan dalam kondisi siap pakai, termasuk dukungan dari sektor swasta.
Kapolda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, yang memimpin apel, menegaskan kesiapsiagaan harus diwujudkan melalui sinergi dan langkah konkret di lapangan. Ia menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini dalam menghadapi potensi kebakaran.
“Apel ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kesungguhan untuk menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari OKI, kita tegaskan kesiapan menghadapi musim kemarau 2026 sekaligus memperkuat penanggulangan bencana yang cepat dan terpadu,” ujarnya.

Sandi menambahkan, kesiapan harus mencakup seluruh sumber daya, mulai dari personel, peralatan, logistik, hingga sistem komando lapangan. Ia juga meminta patroli terpadu diperkuat, disertai percepatan verifikasi titik panas agar kebakaran dapat dikendalikan sejak dini.
Menurut dia, karakteristik lahan gambut di Sumatera Selatan, khususnya OKI, membuat api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan. Karena itu, pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah meluas.
“Pencegahan harus menjadi prioritas, karena penanganan kebakaran besar membutuhkan biaya lebih tinggi, waktu lebih lama, dan risiko lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten OKI telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla sejak 14 April 2026. Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang.
Ia menyebut, penetapan status siaga memungkinkan koordinasi lintas instansi berjalan lebih efektif, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di lapangan.
“Patroli dan edukasi terus ditingkatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” ujar Muchendi.
Pemerintah daerah juga menerima bantuan peralatan senilai Rp 1,5 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pertanian diperkuat, termasuk penyediaan pompa air bagi petani untuk mengurangi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Sebagai bagian dari kegiatan, digelar simulasi penanganan karhutla serta pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan respons yang cepat dan terpadu apabila terjadi kebakaran.






