Sangrajawalinews.my.id – Banda Aceh – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan resmi merilis rincian tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 bagi wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Namun, Kabupaten Aceh Tengah tercatat tidak menerima tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) karena dinilai tidak mengalami penurunan TKD yang signifikan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2026, yang menjadi dasar penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan Dana Otonomi Khusus.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan TKD Pasca Bencana yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis, (26/03/2026). Yang di hadiri langsung oleh Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si di dampingi Sekda Aceh Tengah Drs. Mursyid, M.Si dan Kepala SKPK terkait.
Dalam forum tersebut dijelaskan, tambahan TKD 2026 hanya diberikan kepada daerah yang mengalami penurunan alokasi TKD dibandingkan tahun 2025. Mekanisme penghitungan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Penyaluran Kurang Bayar (KB) DBH hingga tahun 2024, Penambahan alokasi DBH tahun 2026, Hingga penambahan DAU apabila selisih penurunan belum tertutupi.
Dengan skema tersebut, tidak seluruh daerah terdampak bencana memperoleh tambahan DAU, termasuk Kabupaten Aceh Tengah yang dinilai masih memiliki TKD relatif stabil meskipun terdampak efisiensi anggaran.
Kegiatan monitoring ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026, yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan alokasi TKD dalam APBD guna mendukung pemulihan pasca bencana.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 25 sampai dengan 28 Maret 2026, melibatkan sejumlah kepala daerah di Aceh, di antaranya Kabupaten Bireuen, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Pidie Jaya. (CD)
＼ Get the latest news ／
