Sangrajawalinews.my.id – Bener Meriah – Sebelumnya sejumlah masyarakat dan mahasiswa yang menamai diri dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Bergerak (AMMB) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Kamis (5/3/2026).
Massa Aliansi menuntut keteransparansian penggunaan anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden kepada masyarakat untuk keperluan pembelian sapi bagi desa yang terdampak bencana.
Adapun bantuan itu di peruntukan untuk 19 kabupaten/kota dari 23 kabupaten kota yang berada di Provinsi Aceh.
Kini masalah yang bermula dari bantuan presiden itu menjadi bom waktu yang kapan pun siap meledak untuk mengungkap kejahatan dalam dugaan markup pengadaan sapi daging meugang yang di peruntukan untuk kabupaten Bener Meriah.
Ada 91 pengadaan sapi daging meugang untuk masyarakat terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor itu, namun di tengah realisasinya pembagiang sapi daging meugang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Ada nya dugaan markup dalam pengadaan itu tercium dan sudah menjadi informasi publik di tengah masyarakat di bener meriah.
Dalam pernyataannya Tagore sebagai bupati bener meriah, mengatakan dalam pemberitaan, Massa aliansi harus membuktikan dugaan markup itu, agar tidak terjadi fitnah.
Garis lurusnya, massa aliansi tidak butuh untuk membuktikan apapun, karena ini sudah menjadi asumsi publik di tengah kalangan masyarakat.
Adapun yang menjadi tuntutan massa aliansi : Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. Untuk membentuk tim pansus, dengan menlibatkan massa aliansi.
Dari semua tuntutan itu massa aliansi menuntut untuk DPRK bener meriah agar segera mengambil sikap tegas kepada dinas pertanian selaku pengadaan Sapi Daging Meugang.
Kini masyarakat menantikan jawaban dari Tagore Sebagai Bupati Bener Meriah. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan, maka copot saja Jabatan PLT Kepala Dinas Pertanian dari jabatannya.
Ya kalau massa aliansi yang membuktikan adanya dugaan markup itu, apa kerja dari APH, BPK dan Inspektorat sebagai Auditor resmi di Republik ini. (CD)







Soal adanya oknum pers yang “minta uang pada bupati ‘ gimana kelanjutan nya siapa oknum tersebut?