Sangrajawalinews.my.id – Bener Meriah – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bener Meriah menyampaikan pesan keras namun penuh perhatian kepada Bupati Bener Meriah. Mereka mengingatkan agar tidak melantik pejabat berstatus “berapor merah” untuk menduduki posisi Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Sebagai bentuk peringatan yang tegas, GMNI menyatakan kesiapannya menggelar aksi demonstrasi setiap minggu jika peringatan ini tidak diindahkan. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan demokratis demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua GMNI Bener Meriah, Toga, menyampaikan bahwa aksi demo ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Bener Meriah secara rutin setiap minggu jika permintaan mahasiswa tidak didengarkan.
Toga menegaskan, penolakan ini bukan tanpa alasan yang kuat. Mereka sangat prihatin jika jabatan penting diisi oleh orang yang tidak tepat. Status “berapor merah” ini biasanya berarti orang tersebut memiliki catatan kinerja yang buruk, melanggar disiplin kerja, atau memiliki masalah dalam hal kejujuran dan integritas. Melantik orang dengan catatan bermasalah akan merusak prinsip bahwa jabatan harus diberikan kepada yang paling mampu, dan ini pasti akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Dalam peringatan ini, GMNI menyoroti bahwa pemerintah daerah harus benar-benar menjunjung tinggi pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengisian jabatan penting harus diisi oleh orang yang kompeten dan bisa dipertanggungjawabkan. Pejabat yang punya catatan negatif berisiko merusak manajemen kerja, membuat masyarakat tidak percaya lagi, dan yang paling penting, menghambat program pembangunan—terutama upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang sedang dan harus terus dilakukan.
GMNI menekankan kembali kepada Bupati bahwa jabatan publik bukan tempat bagi mereka yang punya rekam jejak tidak bersih. Jabatan ini adalah amanah besar yang harus dipegang oleh orang yang benar-benar mampu dan jujur.
Toga kembali menegaskan, rekan-rekannya siap berdemokrasi lewat demonstrasi yang damai tapi tegas jika rencana pelantikan ini tetap dilaksanakan meskipun sudah diingatkan.
Lebih jauh lagi, GMNI berharap jajaran SKPK Bener Meriah ke depannya bisa benar-benar menjadi garda terdepan yang membantu dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan dan pelantikan pejabat harus dilakukan dengan ketat, objektif, dan tidak boleh ada campur tangan yang tidak berdasarkan kualitas diri pejabat tersebut. Mahasiswa menginginkan Bupati lebih teliti menempatkan orang-orang terbaik di posisi penting, supaya tercipta birokrasi yang bersih, bekerja cepat, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Bener Meriah—terutama dalam memulihkan kondisi pasca bencana. (CD)
＼ Get the latest news ／
